Indah's blog

08.48 |

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Keadaan Geografis Indonesia

Indonesia terdiri menjadi 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Garis lintang astronomis Indonesia yaitu 6°LU - 11°08'LS dan 95°'BT - 141°45'BT.

Curah hujan di Indonesia rata-rata 1600 milimeter setahun, tetapi kadang kala lebih dari 7000 milimeter. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.

Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Dari bulan November hingga Mei angin bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan dikawasan Indonesia. Sedangkan dari bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara, membawa sedikit uap air. Suhu udara di daratan rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat sampai 28 derajat celsius sepanjang tahun.

Indonesia mempunyai beberapa sumber pertambangan yang sangat berharga. Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki nilai ekonomi yang besar dan hal ini dapat memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Arab, memiliki pendapatan yang sangat besar dalam sektor ini. Dengan jumlah yang sangat terbatas, penggunaannya melakukannya secara efisein.Beberapa contoh bahan tambang dan pemanfaatannya:

a. Minyak Bumi : Untuk bahan bakar pesawat, kendaraan bermotor, pelumas mesin, bahan bakar kompor gas, dll.

b. Batu Bara : Dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga.

c. Emas dan perak : Untuk membuat perhiasan.

d. Gas Alam : Untuk bahan bakar kompor gas.

e. Marmer : Untuk bahan bangunan rumah atau gedung.

2. Mata Pencaharian

Hampir sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah bertani. Walaupun banyak lahan pertanian di indonesia, tetapi indonesia masih saja mengimpor beras dari luar negeri. Dengan adanya hal ini, jelas petani kita merugi. Dengan adanya julukan negara kita sebagai negara agraris, harusnya kita lebih banyak mengekspor beras ke luar negeri bukan sebaliknya. Harusnya, pemerintah memberhentikan impor beras dari luar negeri. Dengan begitu, kehidupan para petani kita akan semakin makmur karena beras yang telah mereka panen dapat dipasarkan ke seluruh indonesia. Dan pemerintah harus lebih bekerja keras lagi, untuk menata area yang akan dijadikan sebagai lahan persawahan. Jangan sampai area persawahan tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi sekelompok orang. Selain bertani, mata pencaharian penduduk di sekitar pantai adalah melaut. Dengan dikelilingi lautan, indonesia kaya akan hasil lautnya. Beragam jenis ikan bisa didapatkan disini. Bahkan, cukup banyak nelayan gelap dari luar negeri yang tertangkap basah sedang memancing ikan di perairan indonesia ini. Hal itu terbukti bahwa negara kita masih lengah terhadap pengawasan perbatasan zona teritorial kita.

3. Sumber Daya Manusia

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan masalah. Banyaknya penduduk maka akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif dan akibatnya akan menciptakan masalah sosial. Pemerintah telah menetapkan program KB (keluarga berencana) dan meningkatnya mutu sumber daya manusia dengan pendidikan fotmal maupun nonformal.

Penyebaran penduduk yang tidak rata dapat menyebabkan ketimpangan daerah miskin dengan daerah kaya. Daerah yang kebanyakan diserbu oleh pendatang yaitu pulau jawa. Akibatnya, daerah di luar pulau jawa semakin ketinggalan dari segi ekonomi. Dampak lainnya yaitu semakin banyak tenaga kerja yang tersedia di pulau jawa, semakin banyak saingan dan upah tenaga kerja pun akan menjadi rendah karena banyanya tenaga kerja yang tersedia.

Masih banyak tenaga kerja yang belum diserap oleh pasaran. Hal ini disebabkan oleh minim nya lapangan pekerjaan yang tersedia dan tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Disamping itu, banyak juga tenaga kerja yang belum terampil sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Harusnya, pemerintah menyebarkan lapangan pekerjaan sebanyak banyak nya, tidak hanya ke daerah jakarta yang sebagai pusat pemerintahan tetapi ke berbagai sudut wilayah di Indonesia ini. Contohnya di daerah pedalaman Sumatera, Kalimantan, NTT, dan Papua. Banyak daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh pendidikan. Bahkan, foto presiden mereka sendiri pun mereka tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya pengetahuan mereka tentang negeri ini.

4. Investasi

Upaya-upaya tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan yaitu :

a. Mengembangkan ekspor komoditi non migas, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri

b. Menciptakan investasi yang menarik dan aman bagi para investor asing

c. Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama untuk golongan lemah agar mereka dapat secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar untuk meningkatkan produktifitas.

Read User's Comments0

08.47 |

EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI PERUSAHAAN

1. Efisiensi Perusahaan Koperasi

Efisiensi adalah penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan input anggaran (la) dengan input realisasi (ls), jika ls < la maka disebut Efisien.

Dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi, diperolehnya manfaat ekonomi oleh anggota, dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Manfaat Ekonomi Langung (MEL)

Mel adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung, dan diperoleh pada saat terjadinya transaksi antar anggota dengan koperasinya.

b. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL)

METL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, etapi diperoleh setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan pengurus dan pengawas, yaitu penerimaan SHU Anggota.

- Manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang diterimaanggota dapat dihitung sebagai berikut:

TME = MEL + METL

MEN = (MEL+METL) – BA

- Bagi suatu badan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan serba usaha, maka besarnya manfaat ekonomi langsung dapat dihitung sebgai berikut :

MEL = EfP + EfPK + EvS + EvP + EvPU

METL = SHUa

2. Efektivitas Koperasi

Efektivitas adalahpencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran (Oa), dengan output realisasi (Os), jika Os> Oa disebut Efektif.

Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK):

EvK = Realisasi SHUk + Realisasi MEL : Anggaran SHUk + Anggaran MEL

Jika EvK >1, berarti Efektif

3. Produktivitas Koperasi

Produktivitas adalah pencapaian target output (O) atas input yang digunakan (I), jika (O>1) disebut Produktif. Rumus untuk menghitung Produktivitas Perusahaan Koperasi yaitu :

a. PPK = (SHUk / Modal Koperasi) x 100%

Setiap Rp 1,00 modal koperasi menghasilkan SHU sebesar Rp.....

b. PPK = (Laba Bersih dari usaha dengan non anggota / modal koperasi) x 100%

Setiap Rp 1,00 modal koperasi menghasilkan laba bersih dari usaha dengan non anggota sebesar Rp...

4. Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kehidupan koperasi. Jika dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan dapat juga dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi.

Read User's Comments0

08.45 |

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

1. Struktur Produksi

Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu negara secara geografis. GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. GDP digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara. Tetapi GDP seringkali dikritik karena tidak mencantumkan transaksi ekonomi pada level bawah.

2. Pendapatan Nasional

a. Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku ekonomi dari suatu negara dalam waktu tertentu. Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

· Menentukan laju tingkat perkembangan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara

· Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya

· Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

b. Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.

Rumus : Y = {(Q1.P1)+(Q2.P2)+...+(Qn.pN)}

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional (PDB)

Q1 = Jumlah barang ke-1

P1 = Harga barang ke-1

Q2 = Jumlah barang ke-2

P2 = Harga barang ke-2

Qn = Jumlah barang ke-n

Pn = Harga barang ke-n

c. Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya satu tahun. Hasil perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB/GNP). Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah konsumen (C), produsen (I), pemerintah (G), dan masyarakat luar negeri (X-M).

Rumus : GNP/Y = C + I + G + (X-M)

Bila GNP dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan pendapatan per kapita.

d. Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

Menurut pendekatan pendapata, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada Rumah Tangga Produsen selama satu tahun. Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini dinamakan Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI).

Rumusnya : PN/Y = r + w + i + p

Keterangan :

r = sewa (rent)

w = upah/gaji (wage)

i = bunga

p = laba (profit)

e. Pendapatan Nasional yang siap Dibelanjakan

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang telah siap untuk dibelanjakan. Kelebihan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi akan digunakan sebagai tabungan dan disalurkan menjadi investasi. Nilai Y disposible berasal dari NI (National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah (Subsidi) dan kemudian dikurangi dengan pjak langsung yang telah ditetapkan pemerintah.

Rumus : Y disposible = NI + Tr – Tx

Keterangan :

Tr = Subsidi Pemerintah

Tx = Pajak Langsung

f. Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan per kapita biasanya digunakan sebagai salah satu pilihan terakhir untuk melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional (GNP/GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.

3. Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan

a. Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia

Masalah besar yang dihadapi negara yang sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Jika membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, tapi negara maju pun tidak terlepas dari masalahan ini. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasi yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

b. Kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli

· Menurut Sallatang (1986)

Kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.

· Menurut Esmara (1986)

Mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

· Menurut Basri (1995)

Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.

· Menurut Badan Pusat Statistik (2000)

Kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.

· Poli (1993)

Menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

· Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

c. Pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan keadaan yang menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan belum tentu baik untuk rakyatnya karena adanya masalah dengan pemerataan. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi namun tidak diiringi dengan pemerataan maka suatu negara akan mengalami disparitas/ketimpangan.
Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan didukung suatu pemerataan dilihat dari suatu investasi yang sehat artinya investasi itu tidak dilakukan hanya dengan terpusat saja melainkan merata ke beberapa daerah dalam suatu negara tersebut, jika dilakukan hanya dengan terpusat ke satu daerah saja, bagaimana daerah lain mau berkembang, tentu saja mereka akan mengalami suatu ketimpangan dan ke sananya akan otomatis berdampak kepada pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Read User's Comments0

08.43 |

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Bentuk Organisasi

o Menurut Hanel

Organisasi yaitu suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

Sub Sistem Koperasi yaitu:

- Individu (pemilik dan konsumen akhir)

- Pengusaha perorangan atau kelompok (Supplier)

- Badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat

o Menurut Ropke

Identifikasi ciri khusus:

- Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (Kelompok Koperasi)

- Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (Swadaya Kelompok Koperasi)

- Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (Perusahaan Koperasi)

- Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyedia barang dan jasa)

Sub Sistem:

- Anggota Koperasi

- Badan Usaha Koperasi

- Organisasi Koperasi

o Di Indonesia

Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

Rapat Anggota

o Wadah anggota untuk mengambil keputusan

o Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

- Penetapan Anggaran Dasar

- Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi dan usaha koperasi)

- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus

- Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

- Pengesahan pertanggung jawaban

- Pembagian SHU

- Penggabungan, pendirian dan peleburan

2. Hirarki Tanggung Jawab

o Pengurus

Seseorang yang bertugas, Mengelola koperasi dan usahanya, Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi, Menyelenggaran Rapat Anggota, Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawabkan, Maintenance daftar anggota dan pengurus, Wewenang, Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan, Meningkatkan peran koperasi.

o Pengelola

Karyawan atau Pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien dan profesiona, hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.

o Pengawas

Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Pola Manajemen

Menurut Paul Hubert C. Koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial didalamnya. Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengn pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha.

Definisi manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Prof. Ewell Paul Roy, mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur perangkat yaitu:

- Anggota

- Pengurus

- Manajer

- Karyawan

enis Koperasi

- Menurut PP No. 60 Tahun 1959

· Koperasi Desa

· Koperasi Pertanian

· Koperasi Peternakan

· Koperasi Perikanan

· Koperasi Kerajinan/industri

· Koperasi Simpan Pinjam

· Koperasi Konsumsi

- Menurut Teori Klasik

· Koperasi Pemakaian

· Koperasi Produksi

· Koperasi Simpan Pinjam

2. Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai UU No.12 Tahun 1967

· Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya untuk mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

· Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan koperasi indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat

3. Bentuk Koperasi

- Sesuai PP No.60 tahun 1959

· Koperasi Primer

· Koperasi Pusat

· Koperasi gabungan

· Koperasi Induk

- Sesuai Wilayah Administrasi

· Di tiap desa ditumbuhkan koperasi desa

· Di tiap Daerah Tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi

· Di tiap Daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi

· Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi

- Koperasi Primer dan Sekunder

· Koperasi Primer yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang

· Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi

Read User's Comments0

Indah's blog

banyak cerita yang terjadi ^^,

About

now is....

Archives

Pengikut

Mengenai Saya

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI PERUSAHAAN

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN